Revisi KBK -Cermin Ketidaksiapan Pemerintah dalam Mengelola Pendidikan-
21 03 2006Berita terakhir yang diterima adalah, Pemerintah akan segera merevisi Kurikulum Berbasis Kompetensi dan segera menerbitkan kurikulum baru karena KBK dinilai malah memperberat tugas guru karena membebani guru dengan urusan administratif. Penulisan rapor yang terlalu rumit membuat guru tidak maksimal dalam mengajar.
Selanjutnya pemerintah menyiapkan kurikulum baru yang nantinya ada standar kompetensi lulusan (SKL) sehingga tiga ujian yang akan menentukan kelulusan seorang siswa, yaitu ujian guru, ujian sekolah (US) dan ujian nasional (UN). Kalau UN lulus, tapi US dan ujian guru tidak lulus, siswa yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus. Guru menyelenggarakan ujian untuk kelompok mata pelajaran kepribadian, estetika, pendidikan agama, dan pendidikan jasmani/kesehatan. US untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan UN tetap untuk tiga mata pelajaran yakni matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris.
***
Bila melihat seperti apa kurikulum baru pengganti KBK nanti bukankah akan menambah kebingunan dan kesulitan bagi guru dan juga sekolah nantinya? Dan akhirnya berdampak pada masyarakat dalam hal ini orang tua dan siswa.
Sekolah direpotkan dengan adanya tiga ujian yang akan menentukan kelulusan seorang siswa, yaitu ujian guru, ujian sekolah (US) dan ujian nasional (UN). Otomatis siswa juga akan semakin dihantui perasaan kegagalan karena harus menyiapkan tenaga ekstra menghadapi berbagai ujian yang akan dihadapi. Guru pun semakin dipersulit karena harus menyiapkan pada tugas administratif seperti membuat soal ujian dan otomatis menyeleksinya selain tugas utamanya mengajar yang sudah sangat menyita waktunya.
Sebenarnya menurut saya KBK atau kurikulum apapun itu bagus KALAU semua pihak berperan sebagaimana mestinya. Guru janganlah dibebankan urusan administrasi dan evaluasi. Biar fungsi itu ada pada guru bidang media dan kurikulum (seperti guru BP tapi dia bertanggung jawab pada urusan media dan kurikulum sekolah). Sebab sudah ada jurusan KURIKULUM dan TEKNOLOGI PENDIDIKAN di hampir semua kampus penghasil tenaga kependidikan (baca: ex IKIP dan UPI yang sampai kini perannya belum jelas di dalam sistem pendidikan dan persekolahan).
Saya melihat seharusnya fungsi sekolah seperti rumah sakit, ketika pasien datang ke Unit Gawat Darurat sudah ada perawat, dokter, dikter bedah, ahli anastesi, apoteker yang menangani. Dokter tidak akan melakukan bedah sendiri atau anastesi sendiri karena ada yang bertanggung jawab atas itu. Begitu juga guru, SEHARUSNYA tidak bertanggung jawab terhadap tugas membuatan media, administrasi dan evaluasi karena sudah ada yang bertanggung jawab atas itu.
Sehingga mau seperti apapun kurikulum yang akan dipakai, bila sistem yang akan menanganinya sudah jelas dan tidak bertumpu pada tugas guru saja. Karena permasalahannya bukan pada kururikulum apa yang akan dipakai tapi seberapa besar wewenang dan tanggung jawab guru dalam mengajar, dan seyogyanya guru tak lagi direpotkan dengan tugas pembuatan media, administrasi, dan evaluasi. Guru tinggal hanya mengembangkan gagasan-gagasannya saja selanjutnya dibuat kongkrit oleh para pembuat, administrator, dan evaluator.
the indonesian goverment in ministry of education was development activity. The development activity always trial and eror in to effect for students psycologic aspect. The goverment have looking the reality indonesian school is low quality.
jangan sampai anak-anak indonesia hanya dijadikan sebagai kelinci percobaan dan korban politik. Setiap ganti menteri, selalu saja sistem pendidikan berubah. perubahan ini jika tak didukung sumber daya yang lain akan merusak.
salam kenal,
Apakah saudara muhamad Ikhsan alumnus IKIP Malang tahun 2003? kalao ya salam kangen dari saya angkatan ‘97 (I Wisnu Hananta)
Trims
pendidikan seharusnya pendidikan yang murah dan fasilitas yang di butuhkan terlengkapi dan guru tidak harus menerapkan metode monotone dan pemberian tugas yang tak tahu tujuan { jadikan pendidik,yang di didik seperti teman belajar}
Penyempurnaan kurikulum memang perlu diadakan, tapi setiap perubahan jangan berhenti sampai pada tahap sosialisasi dan tidak ada follow up dalam bentuk sosialisasi lanjutan atau monitoring progress dari implementasi kurikulum tersebut. pemerintah cenderung mengandalkan pengawas untuk melaksanakan supervisi terhadap perkembangan implementasi (memang tugasnya), sementara pengawas (yang sebenarnya merupakan output dari sistem pembelajaran yang sudah tidak diakui lagi) tidak dibekali secara intensif mengenai perkembangan/perubahan dalam pembelajaran..dengan demikian apa yang mau disupervisi kalau mereka sendiri tidak punya referensi..by the way, setiap perubahan yang direncanakan dalam bidang pendidikan sebaiknya jangan menggunakan kota-kota besar (jakarta dan sekitarnya) sebagai tolok ukur karena akan memperparah kesenjangan dengan daerah lain yang cukup lambat dari segi akses informasi..
klo bisa skalian kurikulum yang baru di sampaikan pada pembaca
perubahan yang tak henti-hentinya membuat para guru sibuk mempelajari system bukan sibuk membuat anak kita menjadi pintar.
lalu apa yang orang tua lakukan adalah mempelajari system agar anak bisa memperoleh nilai yang bagus bukan agar anak tambah pintar
wass
maria
Buat saya bukan ketidaksiapannya pemerintah mengelola pendidikan, tetapi lebih pada action researchnya para ahli pendidikan yang duduk dibirokrasi, hanya sekedar coba-coba terhadap kebijakan pendidikan. setau saya ketika kita melihat bagaimana arsitek akan membuat kursi yang enak, pada bulan berikutnya kursi tersebut dah jadi, tetapi jika pendidikan yang mengatasnamakan sistem….mau tau hasilnya 1/2 tahun itu namanya sangat mustahil, sekarang mari kita masing-masing bereksperimen dengan ala dan cara orang Indonesia sendiri, baik dari sistem kurikulumnya, pembelajarannya bahkan sampai keevaluasinya…..karena saya masih teringat cerita-cerita orang tua dulu”mereka diajarkan hanya 1 orang guru saja dan menulis dibatu setelah itu dihapuskan….”masih berhasil dan kita lihat hasilnya bisa mensarjanakan kita, bisa menjadikan kita ahli dibidang apa saja….” kini apa yang terjadi dengan pendidikan dasar kita……lebih banyak coba-coba, hanya menuruti stail pemegang kebijakan dan seolah-olah mengharamkan sistem kearifan lokal….saya contohkan…didaerah saya ada sekolah yang saya bina dengan kurikulum “Calistung” dari kelas I s.d II mereka tidak pernah menemukan IPS, Bahasa, IPA, tetapi pada waktu dia sudah kelas III ke atas baru mereka menemukan kurikulumdepag maupun diknas…..nyatanya, mereka berhasil dalam bersaing dengan sekolah-sekolah lain……nah sistem ini mungkin cocok diselenggarakan di daerah x, tetapi belum tentu didaerah Y. terimakasih
Menurut saya apakah para pembuat kurikulum dan pelaksana kurikulum itu sudah paham benar pengertian KBK. Karena seringkali mereka hanya tahu KBK sedikit saja sehingga timbulah kesalahpahaman dalam pengertian dan pelaksanaan. Pengertian kurikulum aja bervariasi, Pengertian kompetensi itu sendiri saja juga bervariasi. Jadi intinya perlu pemahaman konsep KBK, pemahaman disini bukan hanya hapal pengertian KBK itu. Kami di Fakultas kedokteran menerapkan KBK dengan menyusun kurikulum berdasarkan kompetensi dokter nantinya di tempat kerja. Tujuan kurikulum tersebut disusun dengan menganalisis pekerjaan dan tugas dokter. Kalau di SMP, SMA penerapan KBK kira-kira kompetensinya untuk apa ya? Apakah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau untuk pekerjaan? Jadi perlu kejelasan kompetensi dalam kurikulum SD, SMP, SMA.
Mas Iksan alumni TEP mana? IKIp Surabaya atau Malang? Saya alumni TEP IKIP Malang. Mungkin ada teman-teman alumni TEP IKIP Malang tahun 1987 hingga awal 1990-an? bisa kontak saya di akif_ue@yahoo.com
Saya dari TekPend UNJ Mas, salam kenal… Maaf kalo sekarang jarang di update… jarang onlen juga soalnya